Puan Maharani Minta Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla di Kalimantan

TIMENYALA.ID | JAKARTA — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Puan juga meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (21/8/2026). Ia menilai peningkatan jumlah titik panas harus segera direspons melalui langkah penanganan yang cepat dan terkoordinasi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Keppres Terbit, M. Nasir Diberhentikan dari Sekda Aceh

49 Redaksi Timenyala

“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” kata Puan.

Berdasarkan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebaran titik panas tertinggi di Kalimantan berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara tiga titik.

Puan meminta pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan sejumlah indikator, antara lain kemunculan hotspot berulang, kondisi lahan gambut, tingkat kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan daerah dalam melakukan pemadaman.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Wagub Dek Fadh Hadiri Maulid Bersama Ratusan Anak Yatim di Teupin Raya

15 Redaksi Timenyala

Wilayah dengan tingkat risiko tinggi, kata Puan, perlu mendapat tambahan personel dan peralatan pemadaman, termasuk pompa, kendaraan tangki, sumber air, hingga dukungan udara.

Ia juga mendorong pemerintah pusat memberikan bantuan kepada daerah yang kewalahan menangani karhutla. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memantau kondisi secara real time dan memberikan dukungan apabila kapasitas daerah tidak lagi memadai.

Selain pemadaman, Puan menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Pemerintah diminta memantau kualitas udara secara berkala serta menyiapkan langkah darurat apabila kondisi udara mencapai tingkat yang membahayakan.

Pemerintah daerah juga diminta menyediakan layanan kesehatan tambahan bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan. Persediaan masker serta skenario penyesuaian kegiatan sekolah dan aktivitas luar ruang juga perlu disiapkan jika kualitas udara terus memburuk.

Puan turut meminta pemerintah memperkuat keselamatan petugas pemadam dengan menyediakan perlengkapan pelindung yang memadai, seperti pakaian tahan api, helm, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot lapangan.

Di sisi lain, Puan mengingatkan dampak kabut asap karhutla juga dapat dirasakan negara tetangga. Ia meminta pemerintah segera melakukan penanganan agar persoalan tersebut tidak kembali memicu keberatan dari negara-negara sahabat.

“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegasnya.

Puan juga mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti sengaja melakukan pembakaran maupun pihak yang lalai sehingga menyebabkan karhutla meluas.

Menurutnya, setiap titik api perlu ditelusuri untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi sistem pencegahan dan penanganan sejak titik api pertama terdeteksi.

“Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” tutup Puan.